Peluncuran LPSE
Jakarta, 14 Desember 2009 – Kepolisan Republik Indonesia telah resmi meluncurkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada hari Senin, 14 Desember 2009 di Gedung LPSE POLRI Jl. Bekasi Timur No. 86 Cipinang Jakarta Timur, yang telah diresmikan oleh Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri bersama dengan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) – Himawan Adinegoro, MSc.
Acara ini dihadiri oleh para pelaku usaha dan seluruh staf yang ada di lingkungan SDELOG POLRI. Dengan adanya LPSE diharapkan dapat menghapus cara-cara yang tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri, serta hubungan antara pelaku usaha dengan panitia lelang dapat benar-benar terjalin secara professional.
Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri bersama Deputi Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Himawan Adinegoro dan Ketua Pelaksanaan Tugas LKPP Agus Raharja saat peluncuran Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di LPSE Polri, Cipinang, Jakarta Timur, Senin (14/12). LPSE merupakan penyelenggara proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secar elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik.
Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan, dengan adanya LPSE diharapkan dapat menghapus cara-cara yang tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri. “Kita berharap dengan penerapan LPSE tidak ada lagi unindentified flying employee atau amplop yang berterbangan,“ tegasnya.
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP – Himawan Adinegoro mengatakan, layanan E-Procurement adalah salah satu ujung tombak program reformasi birokrasi. Proses pengadaan secara elektronik akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. LPSE Polri bisa mencegah praktek korupsi. "Tidak ada lagi amplop, tidak ada uang negara hilang begitu saja yang seharusnya bisa dialokasikan kepada pembangunan jalan, pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Ditambahkannya pula bahwa, kurang lebih dari 30.000 kasus yang ada di KPK dan KPPU, di mana 80% nya adalah kasus di bidang pengadaan barang dan jasa. Selama tahun 2009 LKPP telah menyebarkan sistim E-procurement ke 19 Provinsi dengan 34 LPSE dan 47 instansi pemerintah pusat dan daerah dengan paket 1.760 dan Pagu dana 3,3 trilyun. Sistim E-proc ini dapat menghasilkan efisiensi mencapai 20%, sehingga dari Pagu yang ikut tender melalui e-proc selama tahun 2009 sebesar 660 milyar.
Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang LPSE silakan untuk mengakses langsung melalui www.lpse.sdelog.polri.go.id. Atau alamat Sdelog Polri di Jl Raya Bekasi Timur no 86 Cipinang, Jakarta Timur.
